Pada hakekatnya pengambilan keputusan adalah prises pemilihan dua alternatif atau lebih untuk melakukan sustu yindakan tertentu yang bias dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang (Syafaruddin 2004). Beberapa alternative dan dijabarkan untuk member peluang mengambil keputusan yang terbaik. Suatu alternative keputusan yang dipilih sangat bergantung pada pengetahuan pengambil keputusan yang dipilih sangat bergantung pada pengetahuan pengambil keputusan dalam memahami ruang lingkup permasalahan. Semakin kaya pengetahuan pengambil keputusan, maka keputusan yang diambil akan senmakin bias dipertanggungjawabkan. Untuk membuat sustu keputusan tidak bias dilihat dari sudut pandang ilmu tertentu, tetapi harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Menurut Harison (dalam Syafaruddin, 2004) dalam mengambil keputusan membutuhkan berbagai ilmu seperti ilmu filsafat, ekonomi, statistika, psikologi, sosiologi, hokum, psikologi sosisl, antropologi, politik, dan matematika. Ilmi-ilmu ini diintegrasikan untuk dijadikan dasar sebagai alas an pengambilan keputusan.
Sebagian besar orang yang menggunakan intuisi sebagai dasar pengambilan keputusan. Intuisi didasrkan pada insting, pengalaman, dan proses belajar pengambil keputusan (Patton, 2003). Proses pengambilan keputusan yang didasrkan pada intuisi tidak membutuhkan waktu sebentar. Tidak diperlukan analisis atas keputusan yang telah diambil. Keputusan seperti ini sangat lemah. Logika dari intuisi tidak bias ditelusuri secara rasional, oleh karna itu cara ini kurang bias dipertanggungjawabkan secara logis (Mangkusubroto dkk, 1987). Adanya kelemahan inilah yang kemudian memunculkan suatu sistematika pengambilan keputusan secara logis.
Dilihat dari jumlah partisipanya, pengambilan keputusan bias dillakukan oleh individu (individual decision making) atau kelompok (group decision making). Dalam individual decision making keputusan hanya diputuskan hanya seorang saja, sedangkan group decision making diputuskan oleh beberapa orang yang tergabung dalam suatu kelompok.
Di Indonesia,sebagian besar, pimpinan institusi pendidikan memiliki otoritas penuh dalam pengambilan keputusan. Segala keputusan pendidikan pada pimpinan institusi pendidikan. Oleh karena itu, untuk dapatkan hasil keputusan yang tepat, seorang pimpinan institusi pendidikan mampu menggabungkan pendekatan ilmiah-rasional dan pendekatan intuitif-holistik. Namun, tidak semua pemimpin mampu melakukanya.
Namun, pada situasi tertentu, keputusan pendidikan yang hanya dilakukan oleh seorang pemimpin saja dirasa kurang efektif dan kurang representative. Apalagi bila keputusan tersebut bersifat strategis. Adakalanya suatu keputusan pendidikan harus melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap institusi pendiidikan tersebut agar keputusan yang diambil dapat mewakili keinginan-keinginan mereka. Bila demikian, bias dijamin hasil keputusan akan dapat dijalankan bersama dengan penuh tnggungjawab oleh para pengambil keputusan. Hal ini akan mengarahkan pada peningkatan efektifitas pelaksanan hasil keputusan.
Dalam dunia pendidikan ada beberapa kebijakan yang bila diputuskan oleh seorang pimpinan saja, tidak akan berjalan dengan efektif. Dalam makalah ini, penulis akan memberikan beberapa contoh kebijakan pendididkan yang sebaiknya dilakukan oleh kelompok bukan individu. Kebijakan-kebijakan tersbut antaralain adalah:
- Kebijakan dalam penentuan kurikulum
Selain melibatkan pengajar, dalam melibatkan kurikulum sangat penting institusi pendidikan bila mendengarkan aspirasi pihak-pihak stakeholder seperti pemerintah daerah, msyarakat, kelompok tertentu, industry, dan para pakar pendidikan. Dengan melibatkan mereka berarti meningkatkan respons atas kebutuhan mereka atas kemampuan lulusannya.
- Kebijakan dalam pengembangan institusi pendidikan
Institusi pendididkan bukan hanya milik seorang pemimpin saja, tetapi milik penajar, karyawan, siswa, orang tua siswa, msyarakat sekitar, dan pemerintah daerah. Oleh karna itu, kualitas institusi pendidikan dipengaruhi oleh strategi pengembangan yang dimiliki institusi tersebut. Kini, penentu kualitas bukan produsen tetapi konsumen. Oleh karna itu sangat penting mendengarkan aspirasi siswa, orang tua siswa, masyarakat, dan pemerintah daerah sebagai pertimbangan dalam menentukan strategi pengembangan institusi pendidikan. Pengajar dan karyawan sebagai pelaksana juga harus dilibatkan dalam menentukan kebijakan pengembangan institusi. Dengan melibatkan mereka akan semakin meningkatkan tanggungjawab pelaksanaan program pengembangan institusi ynag berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan.
- Kebijakan alokasi sumber daya
Terutama dalam pendidikan tinggi. Melibatkan jurusan dalam penentuan sumber daya (SDM dan keuangan) sangat diperlukan. Mereka merupakan pihak yang sangat mengetahui kemampuan jurusannya. Oleh karenanya, keterlibatan jurusan dalam alokasi sumberdaya sangat diperlulakn disisni.
- Kebijakan menentukan reward dan punishment
Menetukan reward dan punishment tidak bias dilakukan oleh seorang pemimpin saja. Kriteria akan reward dan punishment tiap orang berbeda. Oleh karna itu perlu memebuat suatu consensus bersama (dalam satu kelompok) sehingga keputusan yang diambil bias lebih memuaskan semua pihak.
0 komentar:
Posting Komentar